Translate

Sabtu, Februari 02, 2013

SIARAN PERS AKHIR TAHUN 2012 BAPEPAM-LK

Berikut ini adalah Siaran Pers Akhir Tahun 2012 oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 28 Desember 2012 mengenai Kondisi Umum Pasar Modal Tahun 2012, Perkembangan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Tahun 2012, Aktifitas Pengaturan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Aktifitas Pengawasan, Aktifitas Penegakan Hukum, dan lain-lain.


Jumat, November 02, 2012

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011.

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang  irugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK.

Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun


Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan 1 (satu) peraturan yang terkait dengan Dana Pensiun, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun. Peraturan tersebut mencabut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2345/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER- 01/BL/2009 tentang Dasar Penilaian Jenis-jenis Investasi Dana Pensiun. Penerbitan peraturan tersebut dilakukan dalam rangka penyelarasan ketentuan pelaporan keuangan dan investasi Dana Pensiun dengan perubahan standar akuntansi keuangan. Adapun pokok-pokok materi pengaturan dalam peraturan ini adalah:

1.    Jenis-jenis Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri atas:
a. Laporan Aset Neto;
b. Laporan Perubahan Aset Neto;
c. Catatan atas laporan keuangan;
d. Neraca (laporan posisi keuangan);
e. Perhitungan hasil usaha; dan
f. Laporan arus kas.

2.    Dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun untuk pelaporan keuangan dan investasi Dana Pensiun menggunakan nilai wajar yang disesuaikan dengan jenis instrument investasinya.

3.    Khusus untuk penyusunan Neraca (laporan posisi keuangan), dasar penilaian jenis investasi menggunakan nilai historis.


4.    Peraturan ini mulai berlaku untuk:

a.   Laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan
selanjutnya; dan
b.   Laporan keuangan semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan
selanjutnya.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan
alamat: http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/regulasi_dp/peraturan_dp/PER-05-2012.pdf

Minggu, Juli 15, 2012

10 Negara Pemberi Dana Pensiun Terbesar

Banyak sekali alasan mengapa pemerintahan suatu negara punya setumpuk utang. Salah satu penyebabnya, anggaran pensiun untuk pegawai negeri dan pejabat negara yang terlalu boros.

Contoh paling nyata adalah empat negara Eropa yang saat ini sedang terlilit krisis utang paling parah yakni Yunani, Spanyol, Italia dan Portugal. Diperkirakan mereka butuh hingga 1.4 milyar euro (Rp 16.4 trilyun) hanya untuk anggaran dana pensiun 2013.

Berdasarkan laporan terbaru dari OECD, kita bisa menemukan 10 negara mana saja yang paling ‘murah hati’ memberikan dana pensiun bagi pejabat dan pegawai negerinya. Kriteria penilaian berdasarkan persentase dana pensiun dengan gaji.

Jika sampai 100%, berarti seorang pensiunan bisa menerima dana pensiun sejumlah yang sama dengan gaji sebulan penuh seperti saat masih bekerja. Berikut ini adalah daftar 10 negara dengan dana pensiun terbesar di dunia, seperti dilansir dari 24/7 Wall St :

10. Republik Ceko

Nilai pensiun: 50,2%
Usia pensiun pria/wanita: 61 tahun/58,7 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 79 tahun/81,8 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 36,6%
Tingkat ketenagakerjaan: 65,3%

Republik Ceko membayar dana pensiun separuh dari gaji saat orang itu masih bekerja. Kaum wanita lebih diuntungkan karena bisa pensiun di usia lebih dini yakni 58,7 tahun atau yang keempat terendah di antara negara OECD lain. Anggaran pensiun Ceko mencakup 9,1% dari GDP, paling rendah di antara negara lain dalam daftar ini kecuali Turki. Persentase utang terhadap GDP Ceko juga tergolong rendah dibanding negara lain di dalam daftar kecuali Slovenia dan Luxembourg. 

 

9. Portugal

Nilai pensiun: 53,9%
Usia pensiun pria/wanita: 65 tahun/65 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 83 tahun/85,3tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 88%
Tingkat ketenagakerjaan: 65,2%

Di Portugal, pria dan wanita sama-sama pensiun begitu menginjak usia 65 tahun, termasuk yang paling lambat dibandingkan negara-negara lain dalam daftar. Namun mereka mendapat dana pensiun 53,9% gaji dan angkanya naik hingga 69,2% setelah memperhitungkan pajak.

Dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit (utang negara 88% dari GDP), fiskal Portugal masih jauh dari kata sehat. Sementara tingkat pengangguran jangka panjang warga usia 15 – 64 tahun mencapai 5,64%, setara dengan Yunani dan menjadi yang tertinggi kedua di dalam daftar ini. 

 

8. Finlandia

Nilai pensiun: 57,8%
Usia pensiun pria/wanita: 65 tahun/65 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 82,4 tahun/86,1 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 41,7%
Tingkat ketenagakerjaan: 68,4%

Besaran dana pensiun Finlandia saat ini mencapai 12% dari GDP-nya atau tertinggi keenam dari 31 negara OECD yang rata-rata hanya 8,4%. Namun beban anggaran pensiun yang tinggi ini tidak begitu berpengaruh terhadap kesehatan fiskal keseluruhan Finlandia. Utang negaranya pun masih jauh lebih baik daripada Yunani dan Italia. 

 

7. Slovenia

Nilai pensiun: 62,4%
Usia pensiun pria/wanita: 63 tahun/61 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 80,3 tahun/84,9 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 36%
Tingkat ketenagakerjaan: 65,8%

Di Slovenia wanita bisa pensiun lebih dulu dibanding pria. Nilai pensiun yang bisa mereka peroleh mencapai 62,4% gaji saat masih bekerja. Bahkan setelah pajak, nilai pensiun mereka lebih besar lagi. Mencapai 85,4% untuk pekerja dengan pendapatan menengah. Meski demikian persentase utang Slovenia terhadap GDP hanya 36%, termasuk yang paling rendah dalam daftar ini. 

 

6. Turki
Nilai pensiun: 64,5%
Usia pensiun pria/wanita: 44,9 tahun/41 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 75 tahun/78.8 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 42,9%
Tingkat ketenagakerjaan: 46,8%

Pria dan wanita Turki pensiun di usia yang sangat muda. Mereka akan menerima dana pensiun lebih dari separuh gaji hingga 30 tahun lebih bagi pria dan hampir 38 tahun bagi wanita. Setelah pajak, nilai pensiunnya lebih besar lagi yakni 93,1%.

Untungnya anggaran pensiun Turki hanya memakan 7,3% dari total GDP atau terrendah ke-10 dari 31 negara OECD yang disurvey. Turki juga menganggarkan US$ 7.960 per orang untuk fasilitas kesehatan, terbaik di antara semua negara OECD yang disurvey.

5. Italia

Nilai pensiun: 64,5%
Usia pensiun pria/wanita: 59 tahun/59 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 82 tahun/86,1 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 109%
Tingkat ketenagakerjaan: 56,9%

Warga Italia mendapat dana pensiun cukup besar di usia yang terbilang dini. Wanita pensiunan Italia bisa menerima 64,5% gaji hingga 27 tahun lamanya. Bersama Yunani, Italia merupakan satu-satunya negara yang menanggung utang lebih besar daripada GDP-nya. Anggaran pensiun memakan porsi 15,3% dari GDP Italia, termasuk yang paling besar daripada negara OECD lainnya. 

 

4. Austria

Nilai pensiun: 76,6%
Usia pensiun pria/wanita: 65 tahun/60 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 82,5 tahun/85,4 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 65,4%
Tingkat ketenagakerjaan: 72,2%

Dengan harapan hidup hingga usia 85,4 tahun, wanita Austria bisa menikmati dana pensiun sebesar ¾ gaji selama 25 tahun. Besarnya anggaran pensiun di Austria tidak terlalu membebani pengeluaran pemerintah karena terbantu tingkat ketenagakerjaan warga usia 15 – 64 tahun yang mencapai 72,2%. Ditambah, pendapatan per rumah tangga Austria mencapai US$ 27.541, menjadi yang tertinggi di antara negara-negara lain dalam daftar ini kecuali Luxemburg dan menempatkan Austria sebagai negara berekonomi kuat dibanding rekan-rekannya yang lain di Eropa. 

 

3. Spanyol

Nilai pensiun: 81,2%
Usia pensiun pria/wanita: 65 tahun/65 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 83 tahun/86,1 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 51,7%
Tingkat ketenagakerjaan: 58,4%

Meski sedang kesulitan ekonomi, Spanyol tetap membayar dana pensiun besar bagi pegawai-pegawainya yakni hingga 81,2% gaji. Usia pensiun warga Spanyol memang cukup lambat yakni di usia 65 tahun. Namun 9% warga Spanyol usia 15 – 64 tahun saat ini sudah menganggur lebih dari setahun dan termasuk yang tertinggi di antara negara-negara OECD lainnya. 

 

2. Luxemburg

Nilai pensiun: 87,4%
Usia pensiun pria/wanita: 60 tahun/60 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 80.9 tahun/84,7 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 12,6%
Tingkat ketenagakerjaan: 65,3%

Di Luxemburg, begitu mencapai usia 60 tahun warganya bisa menikmati dana pensiun sebesar 87,4% gaji. Untungnya ekonomi Luxemburg jauh lebih kuat dibanding negara Eropa lainnya. Utang negara hanya 1,.6% dari GDP, merupakan yang terbaik dari semua negara di daftar ini dan peringkat keempat di antara semua negara OECD. Pendapatan per kepala keluarga di Luxemburg adalah US$ 35.321, peringkat kedua setelah AS. Sementara rata-rata kekayaan per rumah tangga di Luxemburg mencapai US$ 72.644, di bawah AS dan Swiss. 

 

1. Yunani

Nilai pensiun: 95,7%
Usia pensiun pria/wanita: 57 tahun/57 tahun
Angka harapan hidup pria/wanita: 80.9 tahun/84,2 tahun
Persentase utang negara terhadap GDP: 147,8 %
Tingkat ketenagakerjaan: 58,5%

Pegawai negeri Yunani sangat dimanja. Mereka mendapat dana pensiun hampir 1x gaji di usia pensiun yang relatif muda yakni 57 tahun. Dengan angka harapan hidup mencapai di atas 80 tahun, pemerintah menanggung beban anggaran pensiun yang cukup berat. Persentase anggaran pensiun terhadap GDP Yunani mencapai 13,6% dan termasuk yang tertinggi di antara negara OECD lain. Apalagi saat ini utang pemerintah mencapai 147,8% dari GDP Yunani.

 

Sumber : www.detik.com

Sabtu, Juni 30, 2012

Mulai 2015 Pensiunan dapat Jaminan Kematian

Para pensiunan tenaga kerja, sekarang tidak perlu khawatir untuk tidak mendapat jaminan sosial kematian manakala tidak lagi terikat dengan suatu perusahaan. Karena pada tahun 2015 nanti, pensiunan swasta formal dan non formal akan tetap mendapatkan jaminan sosial.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikeluarkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Ketua Dewan Jaminan Sosial, Ghazali mengungkapkan mulai tahun 2015, skema pensiunan akan mulai dijalankan.

"2015 nanti skema pensiunan ini akan dijalankan," ungkap Ghazali saat acara temu wartawan di Gedung Jamsostek, Gatot Subroto, Senin (11/6/12).

Syarat untuk mendapat jaminan kematian ini, pensiunan harus membayar iuran sekurang-kurangnya 0,3% dari total dana pensiun yang mereka terima setiap bulan.

"Dananya bukan dari perusahaan, tapi dari uang pensiun mereka, sepenuhnya ditanggung pensiunan tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut Ghazali mengatakan, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur pula untuk karyawan perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Karyawan yang terkena PHK tetap akan mendapatkan jaminan kematian selama 6 bulan terhitung sejak hari pertama di PHK.

"Untuk peserta pekerja perusahaan yang di PHK, mereka tetap bisa menjadi peserta selama 6 bulan tanpa harus membayar iuran," katanya.

Besar manfaat dari jaminan ini adalah pensiunan atau para tenaga kerja akan mendapatkan jaminan kematian sebesar Rp 17.500.000 yang akan dibayarkan kepada ahli waris.

"Apabila tidak ada ahli waris, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemakanam, dan uang duka diberikan kepada badan hukum publik sesuai putusan pengadilan," tuturnya.



Sumber : www.detik.com 

Rabu, Juni 20, 2012

Inilah 7 Anggota Dewan Komisioner OJK

Komisi XI DPR telah memutuskan tujuh orang yang mengisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada Selasa (19/6/2012) malam.

Untuk jabatan ketua, para anggota dewan memilih Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad secara aklamasi. Sementara itu, enam orang lainnya terpilih berdasarkan pemungutan suara (voting).

Berikut tujuh anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih:

Ketua:
- Muliaman D Hadad

Anggota:
- Nurhaida (54 suara)
- Firdaus Djaelani (53 suara)
- Kusumaningtuti S Soetiono (53 suara)
- Ilya Avianti (50 suara)
- Nelson Tampubolon (44 suara)
- Rahmat Waluyanto (40 suara)


Namun, DPR tidak menentukan jabatan keenam orang tersebut dalam Dewan Komisioner OJK.
"Kita serahkan kepada mereka. Tapi kan mereka sudah tahu, dari sekian banyak, misalnya, yang mengerti pasar uang adalah Nurhaida," kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam.

Jadi, kata Emir, susunan jabatan enam orang yang telah dipilih melalui voting itu akan diserahkan kepada Dewan Komisioner tersebut. Enam orang yang terpilih akan menyusun jabatannya sendiri.

"Mereka akan nyusun sendiri," lanjutnya.
Untuk selanjutnya, kata dia, hasil pemilihan Dewan Komisioner OJK pada Selasa malam ini akan diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan nantinya akan dibawa ke sidang paripurna.

"Serahkan ke Bamus, ke paripurna. Kami serahkan di paripurna untuk segera dibuatkan surat keputusan," ujar Emir.

Untuk diketahui, OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi industri jasa keuangan. Ini merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi serta memiliki keahlian dan kompetensi di bidang keuangan.
OJK nantinya akan mengelola dana yang terbilang besar, sekitar Rp 7.500 triliun atau setara dengan produk domestik bruto Indonesia.

Sumber : www.kompas.com